Haikou, 15 September 2026
Menegakkan Supremasi Hukum melalui Reformasi Kelembagaan Penyelesaian Sengketa demi Mendukung Kemakmuran Perdagangan
Tony Budidjaja
Ketua MedArbId
(Akademi Mediator dan Arbiter Independen Indonesia)
Pembukaan
Para tamu kehormatan, kolega, serta hadirin sekalian,
Merupakan kehormatan besar dapat hadir di Forum Supremasi Hukum dan Keterbukaan—Konferensi Bisnis dan Hukum Global 2026—serta berkesempatan membahas topik yang semakin penting bagi perdagangan internasional.
Presentasi saya berjudul “Menegakkan Supremasi Hukum melalui Reformasi Kelembagaan Penyelesaian Sengketa demi Mendukung Kemakmuran Perdagangan.” Paparan saya hari ini berangkat dari satu gagasan sederhana: dalam perdagangan internasional, sengketa tidak dapat dihindari; namun, penyelesaiannya tidak boleh diliputi ketidakpastian.
Perubahan Lanskap Perdagangan Internasional
Perdagangan internasional saat ini berubah dengan kecepatan yang luar biasa. Mungkin perubahan yang paling mendalam adalah teknologi. Teknologi dan digitalisasi telah secara fundamental mengubah cara bisnis beroperasi, menciptakan nilai, dan berinteraksi lintas yurisdiksi.
Saat ini, perdagangan dan bisnis tidak lagi terbatas pada pertukaran lintas batas barang fisik. Perbedaan tradisional antara perdagangan barang dan perdagangan jasa menjadi kurang berarti.
Transaksi lintas batas semakin melibatkan data, teknologi, kekayaan intelektual, platform digital, dan kecerdasan buatan. Hal-hal ini tidak lagi menjadi elemen sekunder dari kegiatan komersial. Mereka menjadi pusat cara bisnis melakukan transaksi internasional.
Seiring dengan berubahnya sifat perdagangan, sengketa yang timbul dari perdagangan tersebut tak terelakkan juga berubah dan menjadi lebih kompleks. Beberapa sengketa ini melibatkan teknologi atau model bisnis yang kerangka hukum dan prosedural yang ada pada dasarnya tidak dirancang untuk mengantisipasinya. Hukum mungkin belum memberikan jawaban yang jelas, dan praktik yang sudah mapan mungkin masih dalam tahap perkembangan.
Itulah sebabnya sistem penyelesaian sengketa yang dirancang untuk lingkungan komersial masa lalu mungkin tidak memadai untuk sengketa komersial saat ini, dan tentu saja di masa depan. Jika perdagangan internasional berubah, institusi penyelesaian sengketa harus mampu berubah bersamanya.
Lembaga penyelesaian sengketa sebaiknya bergerak menuju prosedur yang lebih fleksibel dan lebih sesuai dengan sengketa yang mereka tangani. Sengketa yang berbeda melibatkan tingkat kompleksitas, nilai, urgensi, dan kecanggihan teknologi yang berbeda-beda. Prosedur penyelesaian sengketa harus mampu mengakomodasi sengketa baru yang melibatkan teknologi yang sedang berkembang dan bidang hukum yang berkembang pesat.
Fleksibilitas sangat penting ketika aturan yang ada tidak dapat mengantisipasi perselisihan. Pada saat yang sama, fleksibilitas tersebut harus beroperasi dalam batas-batas jaminan prosedural yang mendasar.
Kekuatan Produktif Berkualitas Baru (NQPF)
Konsep Kekuatan Produktif Berkualitas Baru (NQPF), sebagaimana diperkenalkan oleh Presiden Xi Jinping yang menekankan lebih pada teknologi, koordinasi efisien faktor-faktor produksi, dan kontribusi pekerja pengetahuan, adalah fundamental bagi pengembangan penyelesaian perselisihan modern.
Tiga karakteristik NQPF sangat relevan dengan pendekatan kami terhadap penyelesaian sengketa saat ini:
Pertama, itu cerdas. Kecerdasan buatan dan teknologi lainnya semakin memungkinkan proses produksi menjadi otomatis, dengan kapasitas yang lebih besar untuk prediksi, pengambilan keputusan, dan penyesuaian dinamis.
Kedua, itu didorong oleh data. Data telah menjadi faktor produksi inti, dengan nilai yang dihasilkan melalui pengumpulan, analisis, dan penerapannya.
Ketiga, ini bersifat kolaboratif. Inovasi tidak lagi terbatas pada satu organisasi saja. Kolaborasi lintas industri dan lintas wilayah menjadi semakin penting, dengan nilai yang tercipta melalui kerja sama terbuka.
Namun, perkembangan teknologi cerdas juga menimbulkan pertanyaan yang dapat langsung memengaruhi hubungan komersial dan, pada akhirnya, menjadi sumber perselisihan.
AI akan mengubah cara sengketa diselesaikan. AI dapat membantu dalam peninjauan dokumen, kronologi, penerjemahan, penelitian hukum, dan manajemen kasus. Hal ini dapat membuat penyelesaian sengketa lebih cepat dan berpotensi lebih mudah diakses. Dalam mediasi, AI dapat membantu mengidentifikasi kepentingan para pihak, mengembangkan opsi penyelesaian yang sesuai, dan menganalisis kemungkinan hasil.
Pada saat yang sama, AI akan menciptakan kategori baru dari sengketa komersial, misalnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak yang dihasilkan oleh AI, keamanan siber, dan tanggung jawab atas sistem otonom.
Dalam proses penyelesaian sengketa yang dibantu AI, kita harus menanyakan pertanyaan penting: siapa yang harus menanggung tanggung jawab ketika keputusan sebagian atau secara substansial dihasilkan oleh AI atau sistem otomatis?
Tantangannya, oleh karena itu, bukan sekadar memastikan bahwa lembaga penyelesaian sengketa kita mampu menangani sengketa yang timbul dari ekonomi yang semakin digital, lebih cerdas, dan lebih terhubung. Kita juga harus menetapkan aturan yang tepat untuk penggunaan AI dalam penyelesaian sengketa, memastikan bahwa keputusan akhir dalam suatu sengketa tetap dapat dikaitkan dengan pengambil keputusan manusia yang bertanggung jawab secara tepat. AI seharusnya meningkatkan penilaian manusia, bukan menggantikan tanggung jawab manusia.
Supremasi Hukum sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa yang Efektif
Akhirnya, reformasi kelembagaan seharusnya memperkuat, bukan melemahkan, kepercayaan pada legitimasi penyelesaian sengketa.
Perdagangan modern tidak hanya membutuhkan modal, teknologi, bakat, dan infrastruktur. Hal ini juga membutuhkan keyakinan bahwa, ketika hubungan komersial rusak, hak-hak akan dilindungi, kewajiban akan ditegakkan, dan perselisihan dapat diselesaikan secara efisien, adil, dan cerdas. Di sinilah aturan hukum memiliki peran penting untuk dimainkan.
Apapun bentuk penyelesaian sengketa di masa depan, para pihak harus terus memiliki kepercayaan bahwa sengketa mereka akan ditangani secara independen dan adil, serta bahwa setiap pihak akan memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan kasusnya.
Kepastian hukum, prediktabilitas, dan daya laksana juga harus tetap menjadi prinsip utama. Pelaku usaha perlu yakin bahwa sengketa akan ditangani melalui prosedur yang jelas dan andal, serta bahwa putusan yang dihasilkan memiliki akibat hukum yang nyata.
Supremasi hukum penting dalam penyelesaian sengketa karena penyelesaian sengketa pada akhirnya berkaitan dengan pelaksanaan wewenang: siapa yang memutuskan, menurut aturan apa, melalui proses apa, dan dengan konsekuensi apa. Ada lima alasan mengapa supremasi hukum sangat mendasar bagi penyelesaian sengketa yang efektif.
Pertama, supremasi hukum menciptakan kepastian. Sengketa harus diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan dan dapat diprediksi secara wajar, bukan berdasarkan preferensi pribadi, pengaruh politik, atau pengambilan keputusan sewenang-wenang. Kepastian ini sangat penting dalam perdagangan internasional, di mana pihak-pihak sering beroperasi di berbagai sistem hukum yang berbeda. Kepastian hukum mengurangi ketidakpastian komersial, sementara penyelesaian sengketa yang efektif menyediakan mekanisme ketika kepastian itu terganggu.
Kedua, supremasi hukum menjamin kesetaraan dan proses hukum yang tepat. Para pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan kasus mereka, menanggapi pihak lawan, menghadirkan bukti, dan didengar oleh pengambil keputusan yang tidak memihak. Ini memerlukan tribunal yang independen dan keadilan prosedural yang berarti. Seiring penyelesaian sengketa menjadi semakin cepat dan berbasis teknologi, kita harus ingat bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan keadilan.
Ketiga, supremasi hukum melindungi independensi dan ketidakberpihakan para pengambil keputusan. Mekanisme penyelesaian sengketa tidak dapat mendapatkan kepercayaan jika para pengambil keputusannya rentan terhadap tekanan dari pemerintah, korporasi, kepentingan politik, atau aktor kuat lainnya. Pihak-pihak harus yakin bahwa keputusan akan didasarkan pada hukum dan bukti, bukan pada siapa mereka atau seberapa besar kekuatan yang mereka miliki.
Keempat, supremasi hukum memberikan legitimasi pada hasilnya. Ada perbedaan penting antara mengatakan bahwa sebuah tribunal memiliki kekuasaan untuk memutuskan dan mengatakan bahwa ia memiliki wewenang yang sah untuk memutuskan. Legitimasi sebuah keputusan tidak hanya bergantung pada ketetapannya, tetapi juga pada keadilan dan integritas proses yang melalui mana keputusan itu dicapai.
Dan kelima, supremasi hukum membuat penegakan hukum menjadi kredibel. Dalam perdagangan internasional, memenangkan sengketa hanyalah sebagian dari persamaan. Pertanyaan yang lebih penting sering kali adalah apakah putusan atau keputusan arbitrase yang dihasilkan benar-benar dapat diakui dan ditegakkan.
Kemakmuran perdagangan internasional pada akhirnya tidak hanya bergantung pada kemampuan untuk menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga pada kemampuan lembaga hukum untuk menyediakan kepastian, kepercayaan, dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.
Penutup
Perdagangan internasional akan terus berkembang. Kecerdasan buatan, data, teknologi digital, dan inovasi kolaboratif akan terus membentuk kembali cara bisnis beroperasi di lintas negara.
Tanggung jawab kami adalah memastikan bahwa lembaga penyelesaian sengketa siap menghadapi masa depan, di mana risiko hukum baru dan sengketa baru akan terus muncul.
Kita membutuhkan lembaga yang cukup inovatif untuk menanggapi perselisihan baru, tetapi cukup stabil untuk tetap dipercaya.
Saat kita mempertimbangkan reformasi, ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan: inovasi tidak boleh berarti meninggalkan dasar-dasar penyelesaian sengketa.
Jadi, ketika kita melihat ke depan, saya percaya arahnya jelas: kita harus menjaga prinsip-prinsip supremasi hukum yang membuat penyelesaian sengketa sah dan dipercaya, sambil terus berinovasi agar institusi kita tetap relevan dengan realitas perdagangan modern.
Sekali lagi, perselisihan mungkin tidak bisa dihindari; ketidakpastian seharusnya tidak ada.
Terima kasih banyak.
