Perombakan Regulasi Transportasi Udara Indonesia: Kewajiban Kepatuhan Utama Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2025
Tinjauan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2025 dan kewajiban baru bagi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, yang meliputi Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP), pemantauan dan pelaporan berkala, sanksi atas penyimpangan sebesar 20% atau lebih dari jadwal yang telah disetujui, serta kewajiban pemberian kompensasi kepada penumpang.